uu 40 tahun 2009. Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, kondisi tersebut di atas telah memenuhi. uu 40 tahun 2009

2. UU No. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Pangkalan Udara adalah kawasan di daratan dan/atau di perairan dengan batas-batas tertentu dalam wilayah Republik Indonesia yang digunakan untuk kegiatan lepas landas dan pendaratan. 000 (lima ribu) hektare dan” Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak setiap. KETENTUAN UMUM 2. 40 Tahun 2004 Sistem Jaminan Sosial Nasional MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. NOMOR 3 TAHUN 2009. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32, Pasal 62, Pasal 89 ayat (2), Pasal 90 ayat (2), Pasal 94, Pasal 100 ayat (2), dan Pasal 101 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Asabri (Persero), dan PT. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 148 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5067. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan. 51 Tahun 2008 terbit tanggal 4 Juni 2009. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pasal 45 Cukup jelas. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) antara lain menyangkut: 1. Pasal 1 angka 13 sepanjang frasa "termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen," Pasal 5 ayat (2) sepanjang frasa "termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar," Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28. Berlaku: 13 Oktober 2009; Sembunyikan. D i t j en P e r a t u r an P e r unda n g - u. Peraturan Sejarah Dasar Hukum Peraturan Pelaksana Peraturan Terkait / 0. 11 s/d Ps. Dengan Persetujuan Bersama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 (UU/2009/24) (2009) tentang Bendera, Bahjasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. UU 40-2007 - Perseroan Terbatas 16. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. 13 Tahun 2015. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Peraturan Peraturan Konsolidasi Terjemahan Peraturan Sejarah Dasar Hukum Peraturan Pelaksana Peraturan Terkait / 0. E. bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan. Hubungan Antar Peraturan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dicabut. Nomor. Peraturan Pemerintah (PP) No. Undang-undang (UU) No. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas; PEMBIAYAAN. UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak. Undang-undang (UU) tentang. NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. proyek saudara: artikel Wikipedia. ABSTRAK:Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan T. 2009 No. Undang-Undang No. PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD. . PP ini mengatur mengenai penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang meliputi: 1) lokasi, kriteria, dan kegiatan usaha; 2) pengusulan pembentukan KEK;. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2010. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Gedung Dr. TUGAS DAN FUNGSI 4. bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan kepariwisataan sehingga perlu diganti; f. Tipe Dokumen. Ketentuan lebih lanjut mengenai. Pasal 29 ayat (5), dan Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan; Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 (UU/2009/22). 10 Tahun 2009. Daftar Isi. D i t j en P e r a t u r an P e r unda n g - u. Latar Belakang. UU No. Hubungan Antar Peraturan. Terima kasih. 5071, LL SETNEG : 52 HLM. bahwa dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Catatan : Mencabut UU No. Mencabut : Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 - 2025. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). bahwa Rumah Sakit adalah institusi pelayanan. Kesehatan - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Memuat Dokumen. Bentuk. Pasal 48 Cukup jelas. Bisnis Jumat, 7 Agustus 2009. PENTINGNYA ARSIP DALAM MENGEMBAN TUGAS DI ERA GLOBALISASI DAN TRANSPARANSI (Undang-Undang Nomor. Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 (UU/2009/25) (2009) tentang Pelayanan Publik. 12 , TLN NO. 41. Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang (UU) No. 1. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor. 5068, LL SETNEG : 39 HLM. UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG KEPEMUDAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 19 Tahun 2005. Amar Putusan:1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Status: Hanya untuk pelanggan Kepemudaan Ditetapkan: 14 Oktober 2009 Berlaku: 14 Oktober 2009 Sembunyikan. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dm spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara. 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman MATERI. 6 Tahun 2003; UU No. UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG KEPEMUDAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. pdf: Unduh : Bagikan. 40, LN. . dengan rahmat tuhan yang maha esa ; presiden republik indonesia, konsiderans "Kita sudah memiliki Undang-Undang Kepemudaan No 40 tahun 2009 yang menjadi dasar bagi kita dalam menjalankan program tentang kepemudaan. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana terakhir. META KETERANGAN; Tipe Dokumen: Peraturan Perundang-undangan: Judul: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan: T. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. NOMOR 40 TAHUN 2004. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983. E. 5014, LL SETNEG : 6 HLM Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi Pasal 52 ayat (1) sepanjang frasa “dengan luas paling sedikit 5. Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan MA RI. a. bahwa dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mencapai cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik. Untuk merayakannya, masyarakat Indonesia bisa menggunakan twibbon dan ucapan. 4-9 Jakarta Selatan. T. Unduh. Undang-undang (UU) No. E. 2009/ No. NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG KEPEMUDAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pasal 103 UU Nomor 11 Tahun 2020 menambah satu pasal diantara Pasal 53 dan Pasal 54 UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 153, TLN NO. – Mengubah Undang-Undang Nomor UU 40 TAHUN 2007 – Mengubah Undang-Undang Nomor UU 20 TAHUN 2008 –. Lihat Semua Permenkumham. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 7 Tahun 1983; dan PP Nomor 51 Tahun 2008. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2007. No 67 dari 84Lanjutnya, ketika mereka telah berumur 40 tahun kita menginginkan pemuda tadi menjadi Menteri, presiden, Swasta yang hebat, itulah yang menjadi pemikiran saya terhadap UU no 40/2009 itu dulu. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 40 TAHUN 2009TENTANGKEPEMUDAAN. Berlangganan Pro. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. JAKARTA. Pasal 40. UU No. Meta. Tanggal Penetapan 27 April 2023. Rumah Sakit - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Tahun. Pertambangan Mineral Dan Batubara - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Mencabut UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mencabut UU 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) Ketentuan lebih lanjut mengenai. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. . E. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam. Status Regulasi. Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. 18. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 152 , TLN NO. Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan: UU: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan/Pengundangan: 23-10-2009 / 23-10-2009 Sumber - Subjek:NOMOR 49 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 40. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 (UU/2009/3) (2009) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. UU No. Undang-undang (UU) No. Kedua: Pasal 85 jo Pasal 9 UU No. LN. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. KETENTUAN PENUTUP. PENJELASAN. 41, LN. UU 45 Tahun 2009 Perubahan UU 31 Perikanan. U. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. E. Undang-undang (UU) No. Pasal 7 huruf b butir 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat. ABSTRAK:NOMOR 40 TAHUN 2009. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. 2% : untuk pelaksana jasa konstruksi kecil; 4% : untuk pelaksana jasa konstruksi tanpa sertifikasi; 3% : untuk pelaksana jasa konstruksi sedang dan besarNOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. ABSTRAK: bahwa umat manusia berkedudukan sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan umat manusia dilahirkan dengan martabat dan hak-hak yang sama tanpa perbedaan apa pun, baik ras maupun etnis; bahwa segala tindakan diskriminasi ras dan etnis bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Deklarasi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 (UU/2009/32) (2009) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja [Pasal 12] 2012. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 3. 4. Dasar hukum Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 32 Tahun 2009 tentang PPLH dan PP No. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5. Pokok. See full list on jogloabang. UU No. Kepaniteraan MK dengan Nomor 9/PUU-XIII/2014 ini dimohonkan oleh Yudha Indrapraja dkk. Undang-Undang No. ADAN USAHA . BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 KEPEMUDAAN KONSIDERANS Menimbang: PENGERTIAN Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : UU No. berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai ketua, wakil ketua pengadilan negeri,Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) PPh pasal 4 ayat (2) adalah Pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan jasa tertentu dan sumber tertentu ( jasa konstruksi, sewa tanah/bangunan, pengalihan hak atas tanah/bangunan, hadiah undian, dan lainnya) Dasar Hukum. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 40. Undang-Undang No. 51 Tahun 2008 Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 44 Tahun 2009 Rumah Sakit MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Download. BENDERA NEGARA 3. METADATA PERATURAN. ID: Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan telah memberikan ruang bagi pemuda di Indonesia untuk mendapatkan perlakuan khusus dari pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014. Sinergitas antara pemangku kepentingan di bidang kepemudaan sangat. UU Nomor 16 Tahun 2009: Rev5): UU Nomor 11 Tahun 2020: Rev6): UU Nomor 7 Tahun 2021: Rev7): UU Nomor 6 Tahun 2023 . Undang-Undang No. NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008 atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tanggal 15 April 2009, dengan hormat dilaporkan sebagai berikut : A. 0. 4966, LL SETNEG : 40 HLM. Undang-undang (UU) Bentuk Singkat. V-Pasal 40 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. Bahkan, dapat. Menyatakan terdakwa DUL RAHMAN BINTI USMAN bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan. NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a.